Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Jika 'Jasa' Masa Lalu Tak Dianggap, PKS Ikhlas

Written By PKS Wonosobo on Senin, 07 Maret 2011 | 08.05

INILAH.COM, Jakarta - Boleh dikatakan kontribusi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden, cukup besar.

Ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, PKS menjadi salah satu partai politik (parpol) yang mendukung SBY-Jusuf Kalla (JK). PKS kembali masuk dalam koalisi SBY yang berpasangan dengan Boediono di Pilpres 2009.

'Jasa' yang diberikan PKS kepada Presiden SBY seperti kurang dilihat oleh pihak-pihak yang mendesak menteri dari PKS direshuffle. PKS tidak mempersoalkan jika nantinya Presiden SBY tidak melihat kontribusi PKS selama ini.

"Kita ikhlas saja. PKS santai jika memang terjadi reshuffle," ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Kamis (3/3/2011).

PKS meminta Presiden SBY memiliki pijakan yang jelas jika ingin mengganti menteri dari PKS. Yang jelas, PKS tidak merasa melanggar nota kesepakatan koalisi.

"Jika dengan mendukung hak angket pajak dibilang melanggar, kita merasa tidak melanggar. Makanya, kita perlu duduk bersama dan dijelaskan soal pelanggaran yang dilakukan PKS dalam koalisi," imbuhnya.

Selain itu, jika Presiden SBY mencopot menterinya berdasarkan kinerja, PKS meminta Presiden memberitahu kinerja setiap menteri ke publik. PKS tidak ingin pencopotan menteri berdasarkan desakan-desakan pihak-pihak tertentu.

"Setiap kementerian ada target dan pencapaian. Kinerja menteri dari parpol dan non-parpol perlu dijelaskan ke publik biar diketahui mana yang rapornya merah dan mana yang tidak. Harus objektif," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan, PKS berseberangan dengan Partai Demokrat dalam menyikapi hak angket pajak. PKS mendukung, sedangkan Partai Demokrat tidak.

Beberapa anggota dan kader Partai Demokrat meminta Presiden SBY mencopot menteri-menteri dari PKS karena PKS dianggap tidak lagi sejalan dengan koalisi.

Presiden SBY juga sudah memberikan pernyataan agar parpol koalisi menaati nota kesepakatan yang sudah dibuat. Jika tetap 'bandel', Presiden akan memberikan sanksi.

Presiden SBY sudah memberitahu bahwa ada dua partai yang tidak menaati nota kesepakatan koalisi. Namun, Presiden tidak menyebutkan siapa parpol koalisi yang dimaksud.

1 komentar:

Unknown mengatakan...

Astaghfirullah,ternyata PKS yang sekarang haus kekuasaan juga ya. Segeralah perbaiki diri dan luruskan kembali cita-cita dan tujuan sebagai partai Islam sekaligus partai dakwah. Saya merindukan PKS ketika masih bernama PK. Saya sangat salut dengan kader-kader PKS, tapi saya tidak suka dengan tingkah para petinggi PKS. Menurut saya, PKS sudah disusupi orang2 yang sengaja ingin menghancurkan PKS dari dalam. Sebagai simpatisan saya benar-benar prihatin dan mungkin hanya karena saya sebagai simpatisan saja, saran saya ini mungkin akan dianggap angin lalu saja.

Posting Komentar